Reformasi undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2021 yang pengaturanya tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan mulai berlaku pada 29 Oktober 2021 telah di sosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama Pajakaind pada 16 November 2021. Pajakind juga telah memfasilitasi Pajakinders yang belum memiliki kesempatan untuk bergabung dalam seminar-seminar yag diadakan dalam bentuk artikel dan news.sebelumnya admin telah menerangkan UU HPP Klaster PPN dengan judul Bedah UU HPP Klaster PPN pokok pengaturan Pengurangan objek PPN,luasnya lingkup Pajak Pertambahan Nilai sangat membatasi admin untuk menjelaskan secara rinci setiap pokok pengaturan PPN ,untuk lebih mempermudah Pajakinders memahaminya. Berikut penjeasan tentang fasilitas PPN yang ada di UU HPP:

Pokok Perubahan Pasal 16B ayat (1a)/FASILITAS PPN Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:

a.

• Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut.

  Tidak dipungut

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional; b. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya

  Dibebaskan

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya; c. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;.

  Dibebaskan

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional; d. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal

  Tidak dipungut

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) Dihapus e. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional.

  Tidak dipungut

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) Dihapus f.
  - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat

  Dibebaskan

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;

  Didalam ketentuan UU HPP isi point F dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B) menjadi point D karena beberapa point yang ada dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B)telah di hapus g. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) mendorong pembangunan tempat ibadah Dibebaskan

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) mendorong pembangunan tempat ibadah

  Didalam ketentuan UU HPP isi point G dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B) menjadi point E karena beberapa point yang ada dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B)telah di hapus h. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana. Dibebaskan

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) Dihapus i. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara

  Tidak Dipungut

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) Dihapus j. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak

  Dibebaskan

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) Dihapus k. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri

  Tidak Dipungut

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri

  Didalam ketentuan UU HPP isi point K dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B) menjadi point F karena beberapa point yang ada dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B)telah di hapus l. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk. Tidak Dipungut

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.

  Didalam ketentuan UU HPP isi point L dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B) menjadi point G karena beberapa point yang ada dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B)telah di hapus m. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional. Dibebaskan

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional

  Didalam ketentuan UU HPP isi point M dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B) menjadi point H karena beberapa point yang ada dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B)telah di hapus n. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau Dibebaskan

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) Dihapus o. - Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

  Tidak Dipungut

• Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

  Didalam ketentuan UU HPP isi point O dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B) menjadi point I karena beberapa point yang ada dalam ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 ( Penjelasan Pasal 16B)telah di hapus

Didalam Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) terdapat beberapa perubahan dari Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) seperti penjelasanya yang telah di jabarkan bahwa ada beberapa ketentuan yang di hapus. Selanjutnya admin akan menjelaskan penambahan point pada Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) yang di tambahkan dalam Point J: mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:

1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh ralryat banyak; barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkanoleh rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (beryodium dan tidak beryodium), daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran

2. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional; jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: a) jasa kesehatan tertentu, antara lain: 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2) jasa dokter hewan; 3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi 4) jasa kebidanan dan dukun bayi; 5) jasa paramedis dan perawat; 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium 7) jasa psikolog dan psikiater, dan 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal b) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional

3. jasa pelayanan sosial; jasa pelayanansosial, meliputi: a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; b) jasa pemadam kebakaran; c) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; d) jasa lembaga rehabilitasi; e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan f) jasa di bidang olahraga, yang tidak mencari keuntungan.

4. jasa keuangan; jasa keuangan, meliputi: a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; c) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi; anjak piutang; usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen; d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan e) jasa penjaminan

5. jasa asuransi; jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi

6. jasa pendidikan; jasa pendidikan, meliputi: a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan b) jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah

7. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri;

8. jasa tenaga kerja. jasa tenagakerja, meliputi: a) jasa tenaga kerja; b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan c) jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.