Peluncuran NEO Home Robot oleh Perusahaan 1X menandai babak baru dalam integrasi robotika ke dalam kehidupan sehari-hari. Robot yang dijual seharga \$20.000 atau melalui langganan bulanan \$499 ini, dirancang untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Inovasi seperti ini, di satu sisi menjanjikan efisiensi dan kenyamanan, namun di sisi lain, memunculkan pertanyaan fundamental mengenai masa depan pekerjaan dan, yang paling penting, sistem perpajakan.

Ketika robot seperti NEO Home Robot dan sistem otomatisasi yang lebih canggih semakin marak digunakan, terutama di sektor industri dan jasa, perdebatan tentang perlakuan pajak terhadap “pekerja non-manusia” ini menjadi semakin mendesak.

Robot: Harta Berwujud atau “Pekerja” yang Dapat Dipajaki?

Saat ini, di sebagian besar wilayah hukum (negara atau daerah yang memiliki kewenangan pajak), termasuk Indonesia, robot seperti NEO Home Robot diperlakukan sebagai harta berwujud (aset modal berupa peralatan atau mesin).

Dalam konteks perpajakan Indonesia, perlakuan pajak atas robot dan pekerja manusia berbeda. Pembelian robot oleh perusahaan merupakan perolehan harta berwujud, sehingga biayanya dapat dibebankan melalui penyusutan (depreciation) sesuai dengan masa manfaatnya, yang menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak. Robot juga dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berpotensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor. Sebaliknya, untuk pekerja manusia, perusahaan wajib memotong PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan atas gaji dan upah) dan menyetornya, serta menanggung sebagian kontribusi Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan).

Perbedaan perlakuan ini menimbulkan masalah besar. Sistem pajak saat ini memberikan insentif pajak yang tidak disengaja bagi perusahaan untuk mengganti pekerja manusia dengan robot. Ketika sebuah robot menggantikan seorang pekerja, pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari PPh Pasal 21 dan kontribusi Jaminan Sosial, sementara perusahaan dapat mengklaim pengurangan pajak yang dipercepat melalui penyusutan untuk biaya modal robot. Hal ini mendorong otomatisasi bahkan dalam kasus di mana hal tersebut mungkin tidak efisien tanpa mempertimbangkan insentif pajak.

Pertanyaan intinya adalah, apakah perlakuan pajak terhadap robot akan sama dengan pekerja manusia ketika otomatisasi telah meluas?

Literasi Akademik tentang Pajak Robot dan Tantangan Netralitas

Wacana akademik dari universitas dan institusi kredibel menunjukkan bahwa para akademisi dan pembuat kebijakan sedang secara aktif mempertimbangkan solusi untuk mengatasi distorsi pajak yang disebabkan oleh otomatisasi. Tujuannya adalah mencapai “netralitas pajak”, yaitu suatu sistem di mana keputusan bisnis untuk memilih pekerja manusia atau robot tidak didasarkan pada keuntungan pajak.

Beberapa literatur akademik yang membahas pengenaan pajak pada robot di berbagai negara mencakup:

• Pajak Otomasi (Automation Tax) dan Netralitas Pajak: Para peneliti yang menerbitkan diskusi hukum di Stanford Law School, seperti yang termuat dalam diskusi Taxing the Robots, berpendapat bahwa sistem pajak harus “netral” antara pekerja robot dan manusia. Solusi yang diajukan termasuk tidak mengizinkan pengurangan pajak perusahaan untuk pekerja otomatis, menciptakan “pajak otomatisasi” yang meniru skema pengangguran yang ada, memberikan preferensi pajak yang mengimbangi untuk pekerja manusia, atau menaikkan tarif pajak perusahaan secara umum.
• Pajak Berdasarkan Nilai Kerja Robot: Beberapa akademisi, seperti yang diulas dalam penelitian mengenai perpajakan robot dari University of Michigan Law School dengan judul Robots and the Future of Taxes, mengusulkan pajak penghasilan yang dihitung dari perkiraan nilai pekerjaan robot. Nilai ini ditentukan dengan mengasumsikan pekerjaan yang setara dilakukan oleh manusia. Tujuan pajak semacam ini adalah untuk mendapatkan pendapatan dari nilai ekonomi yang diciptakan oleh robot yang menggantikan tenaga kerja manusia.
• Kaitan antara Pajak Perusahaan dan Penggunaan Robot: Sebuah tinjauan literatur yang diterbitkan di American University Washington College of Law dalam tulisan The Effects of Corporate Taxes on Robotization menemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa investasi modal, termasuk dalam robot, cenderung terjadi di negara-negara dengan tarif pajak tinggi. Selain itu, tingkat penggunaan robot per jumlah pekerja berkorelasi positif dengan tarif pajak perusahaan yang tinggi (misalnya di Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Nordik). Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas dampak pajak terhadap otomatisasi.
• Pajak sebagai Alat untuk Memperlambat Transisi: Beberapa model ekonomi yang dianalisis dalam literatur perpajakan robot menunjukkan bahwa meskipun transisi menuju ekonomi yang sepenuhnya robotik tidak dapat dihindari, pajak yang lebih tinggi pada robot dapat memperlambat proses adaptasinya. Misalnya, pajak atas mesin (modal dan robot) akan meningkatkan biaya robot sehubungan dengan tenaga kerja.

Meskipun terdapat banyak usulan dan diskusi akademis, termasuk saran untuk memajaki robot atau kegiatan terkait robot secara spesifik, hingga saat ini belum ada wilayah hukum yang mengambil tindakan nyata untuk secara luas menerapkan pajak robot, kecuali beberapa pengecualian yang sangat terbatas. Tantangannya terletak pada pendefinisian robot atau sistem otomatisasi untuk tujuan pajak dan memastikan bahwa pajak tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kebijakan pajak yang diterima secara umum, seperti netralitas dan efisiensi.