Terbitnya PER-6/PJ/2026 menandai langkah serius Indonesia dalam mengadopsi rezim Pajak Minimum Global Pilar Dua OECD/G20. Regulasi ini tidak hanya menghadirkan perubahan administratif, tetapi juga mengubah cara perusahaan multinasional menyusun strategi perpajakan dan mengelola kepatuhan secara global.

Aturan ini secara khusus menyasar grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal 750 juta Euro per tahun. Dengan cakupan tersebut, perusahaan dituntut memiliki transparansi data dan konsistensi pelaporan yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Pengawasan pajak kini tidak lagi berdiri sendiri di masing-masing negara, melainkan terhubung secara global melalui pertukaran dan validasi data.

Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15% melalui mekanisme Effective Tax Rate (ETR). Jika tarif pajak efektif perusahaan berada di bawah ambang tersebut, termasuk karena memanfaatkan fasilitas seperti Tax Holiday atau Tax Allowance, maka akan muncul kewajiban tambahan berupa Top-up Tax. Kondisi ini membuat banyak perusahaan perlu mengevaluasi kembali efektivitas insentif pajak yang selama ini digunakan, karena manfaatnya dapat berkurang akibat mekanisme pajak minimum global.

Di Indonesia, implementasi aturan ini juga diperkuat melalui integrasi dengan Sistem Coretax. Artinya, kualitas data dan akurasi pelaporan menjadi faktor yang sangat krusial. Ketidaksesuaian angka antar laporan, kesalahan input, maupun inkonsistensi data antar entitas berpotensi langsung terdeteksi melalui validasi otomatis sistem, sehingga risiko perpajakan menjadi semakin sensitif terhadap kualitas administrasi perusahaan.

Langkah Strategis yang Perlu Dilakukan Perusahaan

1. Melakukan impact assessment untuk memetakan potensi dampak Top-up Tax terhadap struktur grup dan beban pajak global perusahaan.
2. Meninjau kembali dokumentasi transfer pricing agar selaras dengan kebijakan Pilar Dua dan data yang dilaporkan dalam Coretax.
3. Memastikan kesiapan sistem dan data internal agar pelaporan dapat dilakukan secara akurat, konsisten, dan real-time.
4. Meningkatkan kapasitas tim pajak dan keuangan dalam memahami penghitungan ETR, mekanisme pajak minimum global, serta implementasi teknis Coretax.
5. Mengevaluasi kembali efektivitas insentif pajak yang dimanfaatkan perusahaan agar tetap memberikan manfaat ekonomis di tengah rezim pajak minimum global.

Pada akhirnya, PER-6/PJ/2026 menegaskan bahwa kepatuhan pajak kini bukan lagi sekadar kewajiban administratif. Di era transparansi dan pengawasan digital, kepatuhan yang terkelola dengan baik telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis dan mitigasi risiko jangka panjang bagi perusahaan multinasional.

(T.F)