BerandaPenulisHubungi

Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja PDRD (Revisi)

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di PPn
August 30, 2021
5 mnt membaca

Dengan adanya perubahan-perubahan yang tertuang di dalam UU Cipta kerja, diharapkan mampu mendorong bisnis-bisnis baru untuk perkembangan ekonomi bangsa. Ada beberapa klaster yang diatur dalam undang-undang ini, termasuk dengan klaster perpajakan. Namun, tidak semua omnibus terkait pajak ada di dalam UU Cipta Kerja, klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja terdapat pada Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha.

tax law

Terdapat 4 pasal undang-undang perpajakan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur:

  1. Pasal 111 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pasal 112 tentang Pajak Pertambaha Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  3. Pasal 113 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
  4. Pasal 114 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRP).

Dalam tulisan sebelumnya telah dibahas mengenai bagian UU Cipta Kerja yaitu Pasal 111 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 112 tentang PPN. Dalam tulisan berikut ini akan membahas tentang pokok-pokok perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 113 dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRP) Pasal 114 UU Cipta Kerja.

A. Pasal 113 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

KUP

Perubahan dalam UU KUP

1. Pasal 8 UU KUP

Ketentuan besaran sanksi bunga atas pembetulan SPT yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang baik untuk suatu masa pajak maupun berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) berubah.

2. Pasal 8 Ayat (2) UU KUP

Isi Pasal 8 Ayat (2) sebelumnya:

Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, kepada Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, terhitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan terhitung penuh 1 (satu) bulan.

Perubahan Pasal 8 Ayat (2) menjadi:

Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, kepada Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang, terhitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Pasal 8 (2a) UU KUP

Isi Pasal 8 Ayat (2a) sebelumnya:

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Perubahan Pasal 8 Ayat (2a) menjadi:

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, kepada Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang bayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan di hitung penuh 1 (satu) bulan.

Tambahan Pasal 8 Ayat (2b):

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada Wajib Pajak yang:

Membetulkan sendiri SPT-nya dan membuat utang pajak menjadi lebih besar kurang bayar karena pembetulam SPT Tahunan/Masa. Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan. Terlambat membayar SPT Masa.

4. Pasal 8 Ayat (3) UU KUP

Isi Pasal 8 Ayat (3) sebelumnya:

Meskipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, namun belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, jika Wajib Pajak menginginkan sendiri untuk mengakui ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta saksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Perubahan Pasal 8 Ayat (3) menjadi:

Meskipun sudah melakukan tindakan pemeriksaan untuk bukti permulaan, degan kemauannya sendiri Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran mengenai perbuatannya tentang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ataupun tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap, dan/atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Tambahan Pasal 8 Ayat (3a)

Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran atas perbuatannya, dan disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya dan akan dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.

5. Perubahan Pasal 8 Ayat (5) UU KUP

Pajak kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum melakukan pelaporan serta melunaskan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan MenKeu dari pajak kurang bayar yang diphitung sejak batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan dan/atau jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa, pembayaran paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Tambahan Pasal 8 Ayat (5a)

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh MenKeu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi.

6. Pasal 9 UU KUP

Besaran saksi bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk masa pajak maupun berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) berubah.

7. Perubahan Pasal 9 Ayat (2a) UU KUP

Isi Pasal 9 Ayat (2a) sebelumnya: Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Perubahan Pasal 9 Ayat (2a) menjadi: Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar tarif bunga perbulan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan, dan akan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

8. Perubahan Pasal 9 (2b) UU KUP

Isi Pasal 9 Ayat (2b) sebelumnya: Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Perubahan Pasal 9 Ayat (2b) menjadi: Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dihittung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Tambahan Pasal 9 Ayat (2c)

Tarif bunga perbulan

B. Perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di UU Cipta Kerja

Dalam Pasal 156 A pada UU Cipta Kerja terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah yang sudah ada terkait PDRD.

Pada saat suatu perda dinyatakan telah di cabut oleh presiden, maka pemda tidak bisa lagi menerapkan perda terkait PDRD tersebut. Apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

Itulah beberapa poin-poin perubahan ataupun penambahan dari undang-undang perpajakan yang dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja yang bisa dijadikan informasi tambahan bagi Anda pelaku usaha dan lainnya untuk menunjang aktivitas perpajakan.


Tagar

cipta kerja

Redaksi PajakInd

Tim Penulis di PajakInd

Artikel Terkait

Undang-Undang Cipta Kerja Tentang PPN dan PPnBM
July 19, 2021
5 mnt
© 2021, All Rights Reserved.

PajakInd

Tentang KamiUnduh Aplikasi PajakIndHubungi

Media Sosial