
SPT kurang bayar berarti pajak penghasilan terutang dalam setahun lebih besar daripada pajak yang sudah dipotong atau dibayar, sehingga selisihnya harus dibayar sendiri. SPT lebih bayar berarti kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang, tetapi tidak semua nilai lebih bayar diakui sebagai kelebihan pembayaran yang dapat dikembalikan. Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-3/PJ/2026 merinci lebih bayar yang tidak diakui tersebut.
PER-3/PJ/2026 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan ditetapkan dan berlaku sejak 16 Maret 2026. Ketentuan pengangsuran kekurangan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024, diundangkan pada 18 Oktober 2024, dan berlaku sejak 1 Januari 2025.
Status ketiga adalah nihil, yaitu ketika pajak terutang sama dengan kredit pajak atau keduanya tidak ada. Menurut Coretaxpedia DJP, status ini umum dialami karyawan dengan satu pemberi kerja yang PPh 21-nya sudah dipotong lunas.
| Status SPT | Arti | Yang perlu dilakukan |
|---|---|---|
| Nihil | Pajak terutang sama dengan kredit pajak | Cukup melaporkan SPT |
| Kurang bayar | Pajak terutang lebih besar dari kredit pajak | Membayar selisih dengan kode billing atau deposit, lalu SPT tercatat dilaporkan |
| Lebih bayar | Kredit pajak lebih besar dari pajak terutang | Memeriksa penyebabnya sebelum melaporkan, karena tidak semua lebih bayar dapat dikembalikan |
Menurut Coretaxpedia DJP yang diperbarui 27 Februari 2026, setelah tombol Bayar dan Lapor diklik, sistem menawarkan dua cara pembayaran yaitu saldo deposit atau kode billing. Bila kode billing dipilih, kode dibentuk otomatis dan konsep SPT pindah ke kategori SPT Menunggu Pembayaran, sehingga Wajib Pajak tidak perlu membuat kode billing sendiri.
Kode billing 15 digit dapat dibayar melalui bank, kantor pos, atau lembaga persepsi lainnya. Setelah pembayaran berhasil, SPT otomatis tercatat dilaporkan. Bila SPT perlu diubah setelah kode billing terbit, kode billing harus dibatalkan terlebih dahulu agar SPT kembali menjadi konsep.
Wajib Pajak yang belum mampu melunasi sekaligus dapat mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29. PMK 81 Tahun 2024 mensyaratkan permohonan tersebut disampaikan paling lama sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan dan sebelum SPT Tahunan disampaikan.
Pasal 22 ayat (1) PER-3/PJ/2026 menyatakan nilai lebih bayar dianggap bukan kelebihan pembayaran pajak bila penyebabnya antara lain:
Menurut Pasal 22 ayat (2), atas lebih bayar tersebut tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Karena itu, SPT yang tiba-tiba berstatus lebih bayar perlu diperiksa lebih dulu, terutama bagian bukti potong dan penghasilan istri. Bila kesalahan ditemukan setelah SPT dilaporkan, perbaikannya dilakukan melalui pembetulan SPT seperti dijelaskan dalam artikel cara pembetulan SPT Tahunan di Coretax.
Apakah SPT kurang bayar sudah dianggap lapor sebelum dibayar? Tidak. Menurut Coretaxpedia, SPT kurang bayar berada di kategori SPT Menunggu Pembayaran dan berpindah ke SPT Dilaporkan setelah pembayaran berhasil.
Apakah karyawan bisa langsung meminta pengembalian lebih bayar? Lebih bayar karena kesalahan pencantuman PPh 21 atau kredit pajak tidak diakui sebagai kelebihan pembayaran menurut Pasal 22 PER-3/PJ/2026, sehingga data SPT perlu dicocokkan dengan bukti potong sebelum dilaporkan.
Wajib Pajak sebaiknya mencocokkan PPh terutang dengan bukti potong dari pemberi kerja sebelum menekan tombol Bayar dan Lapor, terutama bila sistem menampilkan status lebih bayar.
Wajib Pajak yang ingin memastikan penerapan ketentuan ini pada kondisinya dapat bertanya langsung ke konsultan pajak PajakInd.
