Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026 menetapkan subsidi bunga/subsidi margin Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar 10% flat per tahun, paling lama 24 bulan per akad. Subsidi ini merupakan bagian bunga atau margin yang ditanggung pemerintah dan dibayarkan kepada penyalur KPPS.

Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera. Peraturan ini ditetapkan pada 1 Oktober 2026, diundangkan pada 8 Oktober 2026, dan mulai berlaku pada tanggal pengundangan yang sama.

Siapa penerima dan berapa besar subsidi KPPS?

KPPS merupakan kredit atau pembiayaan produktif berbasis kelompok yang disertai layanan pemberdayaan. Sasarannya adalah kelompok perempuan prasejahtera yang sudah memiliki usaha atau akan berusaha. Penerima KPPS merupakan perorangan yang tergabung dalam kelompok, menerima layanan pemberdayaan, memiliki usaha berskala mikro, dan menjadi debitur KPPS. Penerima subsidi juga harus memenuhi pedoman pelaksanaan KPPS dalam peraturan terkait.

Besaran subsidi ditetapkan 10% flat per tahun dan diberikan paling lama 24 bulan untuk setiap akad. PMK mendefinisikan subsidi bunga atau margin sebagai bagian bunga atau margin yang ditanggung pemerintah. Pembayaran subsidi dilakukan KPA KPPS kepada penyalur KPPS.

Penghitungan subsidi menggunakan formula besaran subsidi dikalikan nilai akad pinjaman atau pembiayaan yang diterima, dikalikan jumlah minggu dalam periode tagihan, lalu dibagi 52. Jumlah minggu tagihan dihitung berdasarkan periode tujuh hari dalam satu periode penagihan.

Untuk penerima KPPS yang bermasalah, penyalur dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada penyalur dan peraturan perundang-undangan. Bentuknya dapat berupa suplesi dengan baki debet paling banyak Rp15 juta dan/atau perpanjangan waktu paling lama 48 bulan sejak tanggal perjanjian kredit atau pembiayaan awal. Dalam hal restrukturisasi, subsidi dapat diberikan melebihi 24 bulan dengan besaran subsidi sesuai ketentuan 10% flat per tahun.

Bagaimana penyalur mengajukan tagihan subsidi KPPS?

Penyalur KPPS mengajukan tagihan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. Tagihan tersebut menggunakan posisi pinjaman atau pembiayaan KPPS pada akhir bulan sebelumnya dan harus dilengkapi dengan:

• surat permohonan pembayaran subsidi;
• rincian tagihan subsidi;
• kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang ditandatangani direksi penyalur; dan
• arsip data komputer tagihan yang diunggah ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

KPA KPPS menguji kelengkapan dokumen dan kebenaran perhitungan tagihan. Pengujian perhitungan dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap. Jika dokumen belum lengkap atau perhitungannya keliru, KPA KPPS meminta penyalur melengkapi atau memperbaikinya dan menunda pembayaran sampai kekurangan tersebut diselesaikan. Tagihan yang terlambat juga dapat dikenai peringatan tertulis.

PMK 74/2026 mengecualikan subsidi untuk pinjaman atau pembiayaan yang telah melewati tanggal jatuh tempo, telah diajukan klaim penjaminan, memiliki kolektibilitas 5, atau tidak mencatat pembayaran cicilan oleh penyalur pada periode tagihan.

PMK ini juga mengatur konversi kredit komersial sejenis KPPS pada penyalur menjadi KPPS. Konversi yang dapat memperoleh subsidi harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2026, dengan kolektibilitas kredit 1 sampai dengan 3. Sisa tenor dibatasi paling lama 24 bulan jika pinjaman tidak direstrukturisasi atau 48 bulan jika direstrukturisasi, sedangkan tanggal jatuh tempo hasil konversi tidak boleh melewati tanggal jatuh tempo pinjaman sebelum konversi.

Bagi penyalur, batas waktu pengajuan dan kelengkapan dokumen menjadi bagian dari proses pembayaran subsidi; kekurangan dokumen atau kesalahan hitung menunda pembayaran sampai diperbaiki.

Formula penghitungan serta contoh surat dan rincian tagihan tercantum dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 dan lampiran PMK 74/2026.