
Ya, kuitansi yang menyebutkan penerimaan uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000 dikenai Bea Meterai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai, dan berlaku sama untuk kuitansi kertas maupun kuitansi elektronik.
PMK 78 Tahun 2024 ditetapkan pada 11 Oktober 2024, diundangkan pada 18 Oktober 2024, dan berlaku sejak 1 November 2024. Aturan ini relevan bagi pelaku usaha, pekerja lepas, dan pemilik usaha kecil yang menerbitkan kuitansi, invoice lunas, atau bukti pelunasan kepada pelanggan.
Pasal 3 ayat (2) huruf g mengatur dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000 yang menyebutkan penerimaan uang, atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
Dua hal menentukan apakah dokumen tersebut kena Bea Meterai, yaitu nilai nominal dan isi dokumen. Nilai Rp5.000.000 tepat belum melewati batas karena aturan menyebut nilai lebih dari Rp5.000.000. Isi dokumen juga harus menyebutkan penerimaan uang atau pelunasan utang.
| Dokumen | Kena Bea Meterai? |
|---|---|
| Kuitansi penerimaan uang lebih dari Rp5.000.000 | Ya, Pasal 3 ayat (2) huruf g angka 1 |
| Invoice yang menyatakan sudah lunas, nilai lebih dari Rp5.000.000 | Ya, karena berisi pengakuan pelunasan utang |
| Kuitansi penerimaan uang tepat Rp5.000.000 atau kurang | Tidak, nilainya belum lebih dari batas |
| Tanda terima pembayaran gaji dan tunjangan | Tidak, Pasal 3 ayat (3) huruf c |
| Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi | Tidak, Pasal 3 ayat (3) huruf f |
Invoice yang hanya berisi tagihan dan belum menyebut penerimaan uang tidak memenuhi unsur penerimaan atau pelunasan pada huruf g. Begitu invoice atau kuitansi menyatakan pembayaran telah diterima, dokumen tersebut masuk kategori yang kena Bea Meterai.
Untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang, Pasal 4 huruf c menyatakan Bea Meterai terutang pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Bagi kuitansi, saat itu adalah ketika penjual menyerahkan kuitansi kepada pembeli.
Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa untuk dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Dengan demikian, penerima kuitansi menjadi Pihak Yang Terutang. Pasal 5 ayat (6) tetap membolehkan penjual dan pembeli bersepakat mengenai siapa yang membayar Bea Meterai.
Pembayaran dapat dilakukan dengan Meterai Tempel, Meterai Elektronik, atau Meterai Dalam Bentuk Lain menurut Pasal 6 ayat (3). Untuk kuitansi atau invoice berbentuk PDF, Pasal 16 mengatur pembubuhan Meterai Elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik.
Pasal 47 mengatur Pemeteraian Kemudian untuk dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar, serta untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Menurut Pasal 49 huruf a, untuk dokumen yang terutang sejak 1 Januari 2021, Pemeteraian Kemudian mencakup Bea Meterai yang terutang ditambah sanksi administratif sebesar 100%.
Pasal 45 juga menyatakan pembayaran Bea Meterai tidak sah apabila meterai tidak memenuhi syarat keabsahan. Untuk Meterai Elektronik, Pasal 44 ayat (2) mensyaratkan pembubuhan melalui Sistem Meterai Elektronik dan adanya kode unik serta keterangan tertentu.
Apakah kuitansi berbentuk PDF bisa memakai e-meterai? Bisa. Pasal 16 PMK 78 Tahun 2024 mengatur pembubuhan Meterai Elektronik pada dokumen berbentuk elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik, sehingga kuitansi PDF tidak perlu dicetak untuk dibubuhi meterai.
Apakah satu kuitansi bernilai Rp20 juta perlu lebih dari satu meterai? Pasal 3 ayat (2) huruf g mengatur dokumen dengan nilai lebih dari Rp5.000.000 tanpa membedakan besar nilainya, sehingga pengenaannya melekat pada dokumen tersebut.
Penerbit kuitansi dapat memeriksa nilai dan isi dokumen sebelum menyerahkannya, lalu membubuhkan meterai bila nilainya lebih dari Rp5.000.000.
Dokumen PDF dapat dibubuhi e-meterai langsung di PajakInd dengan harga Rp10.000 + biaya layanan.


