
Orang pribadi penduduk Indonesia mendaftar NPWP secara online di Coretax DJP dengan mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP melalui menu Daftar di sini. Permohonan ini tidak perlu dilampiri dokumen persyaratan, sesuai Pasal 14 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025.
PER-7/PJ/2025 mengatur petunjuk pelaksanaan administrasi NPWP, Pengusaha Kena Pajak, dan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan ini ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sejak 21 Mei 2025. Kewajiban mendaftar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024, diundangkan pada 18 Oktober 2024, dan berlaku sejak 1 Januari 2025.
Pasal 15 PMK 81 Tahun 2024 mewajibkan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri. Batas waktunya diatur dalam Pasal 17:
Kewajiban yang sama berlaku bagi wanita kawin yang dikenai pajak terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, memiliki perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami.
Penduduk yang penghasilannya belum melebihi PTKP menggunakan NIK yang tervalidasi sebagai identitas perpajakan. Wajib Pajak yang tidak mendaftar dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Langkah berikut mengikuti panduan Coretaxpedia Direktorat Jenderal Pajak (DJP):
Pasal 15 ayat (5) PER-7/PJ/2025 menyebutkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan bukti penerimaan elektronik, surat keterangan aktivasi NIK, kartu NPWP, dan Surat Keterangan Terdaftar. Kantor pajak juga mengaktivasi Akun Wajib Pajak dan Kode Otorisasi DJP.
Dokumen tersebut terbit paling lama 1 hari kerja setelah data pendaftaran disampaikan. Menurut Coretaxpedia, kartu NPWP kini dikirim dalam format PDF melalui email, bukan dikirim fisik melalui pos.
Pendaftaran untuk badan berbeda karena wajib melampirkan dokumen pendirian, seperti akta pendirian dan perubahannya, sesuai Pasal 14 ayat (5) PER-7/PJ/2025.
Orang pribadi yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif perlu mendaftar sebelum batas waktu dalam Pasal 17 PMK 81 Tahun 2024 dan memastikan email serta nomor ponselnya aktif saat mengisi formulir.
Orang pribadi yang ragu kapan wajib mendaftar NPWP dapat bertanya langsung ke konsultan pajak PajakInd.
