Pelamar kerja bisa membubuhkan e-meterai langsung pada surat pernyataan berbentuk PDF tanpa mencetak dokumen. Surat pernyataan termasuk dokumen yang dikenai Bea Meterai menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai, dan pembayarannya sah dengan Meterai Elektronik yang dibubuhkan melalui Sistem Meterai Elektronik.

PMK 78 Tahun 2024 ditetapkan pada 11 Oktober 2024, diundangkan pada 18 Oktober 2024, dan berlaku sejak 1 November 2024. Aturan ini menjadi pegangan bagi pelamar yang diminta melampirkan surat pernyataan bermeterai dalam berkas lamaran, termasuk seleksi CPNS, PPPK, BUMN, dan perusahaan swasta.

Kebutuhan ini juga terlihat pada data pembubuhan di PajakInd. Dari sekitar 144 ribu dokumen yang berhasil dibubuhi e-meterai, kurang lebih 6 dari 10 nama berkas merujuk pada surat lamaran kerja atau surat pernyataan. Judul berkas yang paling sering muncul antara lain surat pernyataan, surat lamaran, surat pernyataan poin, surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga, pakta integritas, dan surat pernyataan bebas narkoba.

Surat Pernyataan Pelamar yang Termasuk Objek Bea Meterai

Pasal 3 ayat (2) huruf a PMK 78 Tahun 2024 menyebut surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya, sebagai dokumen yang bersifat perdata. Dokumen tersebut dikenai Bea Meterai.

Untuk surat keterangan dan surat pernyataan, Bea Meterai terutang pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Dalam proses lamaran, saat itu adalah ketika pelamar menyerahkan surat pernyataan kepada panitia seleksi atau perusahaan.

Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa untuk dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Namun, Pasal 5 ayat (6) memberi ruang bagi para pihak untuk bersepakat mengenai siapa yang membayar. Karena itu, pengumuman seleksi biasanya meminta pelamar sendiri yang membubuhkan meterai.

Pengumuman lowongan menentukan surat mana yang wajib bermeterai. Pelamar perlu mencocokkan daftar dokumen dalam pengumuman dengan berkas yang akan diunggah.

Langkah Membubuhkan E-Meterai pada Dokumen PDF

Pasal 16 PMK 78 Tahun 2024 mengatur bahwa Meterai Elektronik dibubuhkan pada dokumen berbentuk elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik. Di PajakInd, prosesnya berjalan dalam tiga tahap.

1. Pelamar menandatangani surat pernyataan, lalu menyimpannya dalam format PDF.
2. Pelamar membeli kuota e-meterai dan membayar dengan QRIS atau Virtual Account.
3. Pelamar mengunggah PDF dan menggeser e-meterai ke samping tanda tangan.
4. Pelamar menekan tombol Bubuhkan dan menunggu proses pembubuhan.
5. Pelamar mengunduh dokumen bermeterai dari halaman Riwayat Pembubuhan dalam 1–2 menit.

Pasal 1 PMK 78 Tahun 2024 juga memasukkan tanda tangan elektronik ke dalam pengertian Tanda Tangan. Surat pernyataan yang ditandatangani secara elektronik tetap dapat dibubuhi e-meterai.

Pelamar yang memasukkan beberapa surat pernyataan dalam satu PDF dapat menambahkan e-meterai berikutnya pada dokumen yang sama setelah pembubuhan pertama berhasil. Kesalahan posisi yang sering terjadi dibahas dalam artikel tips pembubuhan e-meterai yang tepat untuk berkas PPPK.

Ciri E-Meterai yang Sah pada Berkas Lamaran

Pasal 44 ayat (2) PMK 78 Tahun 2024 menyatakan pembayaran dengan Meterai Elektronik sah jika pembubuhan dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik dan meterai yang dibubuhkan memiliki kode unik dan keterangan tertentu.

Menurut Pasal 17, kode unik dapat dibaca dengan aplikasi pemindai dan menampilkan minimal 22 karakter alfanumerik nomor seri. Keterangan tertentu terdiri atas gambar lambang negara Garuda Pancasila, tulisan “METERAI ELEKTRONIK”, serta angka dan tulisan tarif Bea Meterai.

Gambar meterai yang disalin dari dokumen lain tidak memenuhi ketentuan tersebut. Pasal 45 menyatakan pembayaran Bea Meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai apabila ketentuan Pasal 44 tidak terpenuhi.

Pertanyaan Seputar E-Meterai untuk Surat Lamaran

Apakah ijazah perlu dibubuhi e-meterai? Tidak. Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 78 Tahun 2024 menyebut segala bentuk ijazah tidak dikenai Bea Meterai.

Apakah e-meterai bisa ditempel pada dokumen hasil pindaian? Bisa, selama dokumen berbentuk elektronik. Pasal 16 mengatur pembubuhan Meterai Elektronik pada dokumen berbentuk elektronik.

Bagaimana jika dokumen yang terutang Bea Meterai belum bermeterai? Pasal 47 dan Pasal 49 mengatur Pemeteraian Kemudian dengan sanksi administratif sebesar 100% dari Bea Meterai yang terutang untuk dokumen yang terutang sejak 1 Januari 2021.

Pelamar sebaiknya membubuhkan e-meterai sebelum mengunggah berkas, lalu memastikan kode unik dan keterangan meterai terlihat utuh pada PDF.

Dokumen PDF dapat dibubuhi e-meterai langsung di PajakInd dengan harga Rp10.000 + biaya layanan.