
Lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office), warga negara asing pemegang golden visa, dan subjek pajak luar negeri yang menempatkan investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), pengecualian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta ketidakberlakuan pajak atas warisan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU 6 Tahun 2026). Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 19 Agustus 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta mulai berlaku pada 19 Agustus 2026.
UU 6 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan PFII di luar Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan amanat Pasal 248A ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7195). Berdasarkan Pasal 4 huruf i, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 16, dan Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 UU 6 Tahun 2026, pembentukan PFII bertujuan menarik lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office), pengelola dana perwalian (trust), serta kegiatan pengelolaan kekayaan (wealth management) berbasis prinsip internasional dan/atau prinsip syariah internasional.
Selain menarik institusi pengelola aset, Pasal 65 ayat (1) huruf e beserta Penjelasannya mengatur pemberian fasilitas golden visa di PFII untuk menarik investasi dan menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua bagi Ultra High Net Worth Individual (UHNWI) dari luar negeri. Pemberian golden visa di PFII didasarkan pada kualifikasi nilai investasi tertentu, keahlian tertentu, atau pendaftaran warga negara asing pada family office di PFII.
| Subjek Penerima di PFII | Bentuk Fasilitas Perpajakan Utama | Jangka Waktu / Ketentuan | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|
| Badan usaha family office (sektor keuangan inti) | Pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen (tetap memperhatikan pajak minimum global 15 persen) | 50 tahun | Pasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 51 ayat (1) huruf a |
| Warga negara asing pemegang golden visa di family office PFII | Pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN) selama tidak berpenghasilan aktif di Indonesia | Sepanjang golden visa berlaku | Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) |
| Harta warisan dan pewaris warga negara asing di family office PFII | Pajak atas warisan tidak diberlakukan di PFII | Harta dan pewaris terdaftar di family office PFII | Pasal 61 huruf a dan huruf b |
| Subjek pajak luar negeri yang berinvestasi di PFII | Pembebasan pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilan investasi di PFII | 50 tahun | Pasal 48 ayat (2) huruf b dan Pasal 54 ayat (1) |
| Pembeli dan penerima penyerahan hunian mewah di PFII | Bebas pemotongan/pemungutan PPh hunian sangat mewah dan pengecualian PPnBM hunian mewah | Berusaha, bertugas, berkedudukan, atau tinggal di PFII | Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) |
Pasal 48 sampai dengan Pasal 61 UU 6 Tahun 2026 menetapkan rezim perpajakan bagi kegiatan family office, pemegang golden visa, pengelolaan investasi, dan pewarisan harta di PFII:
Pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh family office dan investor di PFII terikat pada syarat substansi ekonomi serta batasan ruang lingkup kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf c UU 6 Tahun 2026, fasilitas PPh hanya berlaku bagi penghasilan yang berasal dari PFII serta bagi pelaku usaha, tenaga ahli, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kualifikasi tertentu berupa jumlah tenaga kerja tertentu, besaran nilai investasi tertentu, dan pengeluaran minimum dalam setahun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan Dewan PFII.
Sesuai Pasal 8, Pasal 68, dan Pasal 69 UU 6 Tahun 2026, izin usaha di PFII tidak berlaku untuk kegiatan usaha di luar PFII di wilayah Indonesia. Pelaku usaha sektor keuangan di PFII dilarang menghimpun dana masyarakat dari luar PFII di Indonesia dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, membuka rekening rupiah kecuali ditentukan lain oleh Dewan PFII, menjual produk keuangan kepada masyarakat di luar PFII tanpa persetujuan otoritas berwenang, atau memberikan pinjaman ke luar PFII kecuali pinjaman valuta asing kepada badan usaha berkriteria dan berbatas minimum tertentu. Kegiatan usaha di PFII wajib menggunakan valuta asing, kecuali transaksi operasional pendukung seperti pembayaran gaji dan konsumsi sehari-hari yang dapat menggunakan rupiah.
Berdasarkan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 69 ayat (4) UU 6 Tahun 2026, pelaku usaha family office, tenaga ahli, dan pihak lain yang berkegiatan di PFII wajib memenuhi ketentuan kepatuhan berikut:
Apabila penerima fasilitas perpajakan diketahui tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 59, Pasal 64 ayat (1) menetapkan sanksi berupa pencabutan fasilitas perpajakan dan/atau kewajiban membayar kembali fasilitas perpajakan yang telah dimanfaatkan ditambah sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan pelaksanaan UU 6 Tahun 2026 wajib ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Undang-Undang diundangkan pada 19 Agustus 2026.
Pengelola family office, warga negara asing pemegang golden visa, dan investor di PFII perlu memastikan pemenuhan kualifikasi investasi dan belanja tahunan, menjaga agar pemegang golden visa tidak menerima penghasilan usaha aktif atau bekerja di Indonesia, mendaftarkan harta serta pewaris warga negara asing pada family office di PFII, serta melaksanakan pelaporan SPT dan transparansi pemilik manfaat secara tertib.
