BerandaHubungiMasuk
Fasilitas Pajak Family Office dan Golden Visa WNA di PFII

Fasilitas Pajak Family Office dan Golden Visa WNA di PFII

Oleh PajakInd Newsroom
Diterbitkan di Insentif Pajak
19 November 2026
4 menit membaca

Lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office), warga negara asing pemegang golden visa, dan subjek pajak luar negeri yang menempatkan investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), pengecualian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta ketidakberlakuan pajak atas warisan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU 6 Tahun 2026). Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 19 Agustus 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta mulai berlaku pada 19 Agustus 2026.

UU 6 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan PFII di luar Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan amanat Pasal 248A ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7195). Berdasarkan Pasal 4 huruf i, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 16, dan Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 UU 6 Tahun 2026, pembentukan PFII bertujuan menarik lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office), pengelola dana perwalian (trust), serta kegiatan pengelolaan kekayaan (wealth management) berbasis prinsip internasional dan/atau prinsip syariah internasional.

Selain menarik institusi pengelola aset, Pasal 65 ayat (1) huruf e beserta Penjelasannya mengatur pemberian fasilitas golden visa di PFII untuk menarik investasi dan menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua bagi Ultra High Net Worth Individual (UHNWI) dari luar negeri. Pemberian golden visa di PFII didasarkan pada kualifikasi nilai investasi tertentu, keahlian tertentu, atau pendaftaran warga negara asing pada family office di PFII.

Subjek Penerima di PFIIBentuk Fasilitas Perpajakan UtamaJangka Waktu / KetentuanDasar Hukum
Badan usaha family office (sektor keuangan inti)Pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen (tetap memperhatikan pajak minimum global 15 persen)50 tahunPasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 51 ayat (1) huruf a
Warga negara asing pemegang golden visa di family office PFIIPengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN) selama tidak berpenghasilan aktif di IndonesiaSepanjang golden visa berlakuPasal 53 ayat (1) dan ayat (2)
Harta warisan dan pewaris warga negara asing di family office PFIIPajak atas warisan tidak diberlakukan di PFIIHarta dan pewaris terdaftar di family office PFIIPasal 61 huruf a dan huruf b
Subjek pajak luar negeri yang berinvestasi di PFIIPembebasan pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilan investasi di PFII50 tahunPasal 48 ayat (2) huruf b dan Pasal 54 ayat (1)
Pembeli dan penerima penyerahan hunian mewah di PFIIBebas pemotongan/pemungutan PPh hunian sangat mewah dan pengecualian PPnBM hunian mewahBerusaha, bertugas, berkedudukan, atau tinggal di PFIIPasal 54 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1)

Rincian Fasilitas PPh Family Office, Status Non-SPDN Golden Visa, dan Pajak Warisan

Pasal 48 sampai dengan Pasal 61 UU 6 Tahun 2026 menetapkan rezim perpajakan bagi kegiatan family office, pemegang golden visa, pengelolaan investasi, dan pewarisan harta di PFII:

  • Fasilitas PPh 50 tahun dan pengurangan PPh Badan 100 persen bagi badan family office: Sebagai pelaku usaha sektor keuangan inti di PFII, badan usaha family office memperoleh fasilitas PPh selama 50 tahun berupa pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen atas penghasilan yang berasal dari PFII. Sesuai Pasal 51 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (3), apabila fasilitas ini menyebabkan tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, pelaku usaha tetap dikenai pajak tambahan minimum global sampai 15 persen berdasarkan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT), income inclusion rule (IIR), dan/atau undertaxed profit rule (UTPR).
  • Sistem perpajakan teritorial dan PPh final 0 persen tenaga ahli: Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 52, pelaku usaha serta tenaga ahli sektor keuangan berkewarganegaraan asing di PFII dikecualikan dari pengenaan PPh atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia (territorial income system). Tenaga ahli sektor keuangan berkriteria tertentu yang bekerja pada pelaku usaha sektor keuangan di PFII juga memperoleh fasilitas PPh bersifat final sebesar 0 persen untuk jangka waktu tertentu.
  • Tiga syarat kumulatif pengecualian subjek pajak dalam negeri bagi WNA pemegang golden visa: Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri kepada warga negara asing sepanjang golden visa masih berlaku, dengan syarat kumulatif: (a) terdaftar pada lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office) di PFII; (b) memperoleh fasilitas golden visa di PFII; dan (c) tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha aktif atau bekerja pada pelaku usaha baik di PFII maupun di luar PFII di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Dua syarat kumulatif ketidakberlakuan pajak atas warisan: Berdasarkan Pasal 61, pajak atas warisan tidak diberlakukan di PFII dengan ketentuan: (a) harta yang diwariskan terdaftar di lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office) di PFII; dan (b) pewaris merupakan warga negara asing yang terdaftar di lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office) di PFII.
  • Pembebasan PPh hasil investasi dan fasilitas pajak properti mewah: Pasal 54 ayat (1) membebaskan subjek pajak luar negeri dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas penghasilan investasi di PFII berupa bunga, dividen, diskonto, keuntungan pengalihan harta, dan pembagian laba bentuk usaha tetap (branch profit tax). Selain itu, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) memberikan pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas pembelian hunian sangat mewah serta pengecualian PPnBM atas penyerahan kelompok hunian mewah di PFII bagi orang pribadi atau badan yang berkegiatan usaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di PFII. Fasilitas PPN tidak dipungut pada Pasal 57 juga berlaku atas perolehan bangunan yang belum pernah diserahterimakan atau digunakan serta jasa sewa properti di PFII.

Syarat Kualifikasi, Batasan Transaksi, Transparansi Pajak, dan Sanksi

Pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh family office dan investor di PFII terikat pada syarat substansi ekonomi serta batasan ruang lingkup kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf c UU 6 Tahun 2026, fasilitas PPh hanya berlaku bagi penghasilan yang berasal dari PFII serta bagi pelaku usaha, tenaga ahli, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kualifikasi tertentu berupa jumlah tenaga kerja tertentu, besaran nilai investasi tertentu, dan pengeluaran minimum dalam setahun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan Dewan PFII.

Sesuai Pasal 8, Pasal 68, dan Pasal 69 UU 6 Tahun 2026, izin usaha di PFII tidak berlaku untuk kegiatan usaha di luar PFII di wilayah Indonesia. Pelaku usaha sektor keuangan di PFII dilarang menghimpun dana masyarakat dari luar PFII di Indonesia dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, membuka rekening rupiah kecuali ditentukan lain oleh Dewan PFII, menjual produk keuangan kepada masyarakat di luar PFII tanpa persetujuan otoritas berwenang, atau memberikan pinjaman ke luar PFII kecuali pinjaman valuta asing kepada badan usaha berkriteria dan berbatas minimum tertentu. Kegiatan usaha di PFII wajib menggunakan valuta asing, kecuali transaksi operasional pendukung seperti pembayaran gaji dan konsumsi sehari-hari yang dapat menggunakan rupiah.

Berdasarkan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 69 ayat (4) UU 6 Tahun 2026, pelaku usaha family office, tenaga ahli, dan pihak lain yang berkegiatan di PFII wajib memenuhi ketentuan kepatuhan berikut:

  1. mematuhi ketentuan antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership), serta akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional;
  2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
  3. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak serta laporan pemanfaatan fasilitas perpajakan dan kepabeanan.

Apabila penerima fasilitas perpajakan diketahui tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 59, Pasal 64 ayat (1) menetapkan sanksi berupa pencabutan fasilitas perpajakan dan/atau kewajiban membayar kembali fasilitas perpajakan yang telah dimanfaatkan ditambah sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan pelaksanaan UU 6 Tahun 2026 wajib ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Undang-Undang diundangkan pada 19 Agustus 2026.

Pengelola family office, warga negara asing pemegang golden visa, dan investor di PFII perlu memastikan pemenuhan kualifikasi investasi dan belanja tahunan, menjaga agar pemegang golden visa tidak menerima penghasilan usaha aktif atau bekerja di Indonesia, mendaftarkan harta serta pewaris warga negara asing pada family office di PFII, serta melaksanakan pelaporan SPT dan transparansi pemilik manfaat secara tertib.


Tagar

insentif

Bagikan

PajakInd Newsroom

Berfokus pada pemberitaan regulasi pajak dan analisis kebijakan.

Artikel Terkait

Fasilitas Pajak Pelaku Usaha dan Investor PFII UU 6 Tahun 2026
Fasilitas Pajak Pelaku Usaha dan Investor PFII UU 6 Tahun 2026
12 November 2026
4 mnt

Topik

Coretaxe-Fakture-MeteraiSPTPPhPPNNPWPPeraturan

Media Sosial