BerandaPenulisHubungi

Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di PPh
February 15, 2021
2 mnt membaca

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bergerak dibidang perdagangan menyangkut aktivitas berwirausaha. Pada umumnya UMKM dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang termasuk sebagai kriteria lingkup mikro atau kecil.

Kriteria UMKM

Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 Tahun 2008, sesuai dengan pengertian UMKM tersebut maka Kriteria UMKM dibedakan masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berikut ini Penjelasannya:

Usaha Mikro

Merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Biasanya UMKM ini memiliki karyawan daei 4 orang, aset kekayaan yang dimiliki mencapai Rp50 juta, dan omzet pertahun hingga Rp300 juta.

Usaha Kecil

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, usaha kecil sebuah usaha yang mempunyai pegawai sekitar 5-19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari Rp 50 juta-Rp500 juta. Omzet penjualan tahunan mencapai Rp300 juta-Rp2,5 miliar.

Usaha Menengah

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 dan maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai Rp500 juta-Rp10 miliar. Omzet penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 miliar-Rp50 miliar.

Pajak yang Dikenakan untuk UMKM

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahunan 2013, PPh Final untuk Pajak UKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun. Namun, pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dikurangi menjadi 0,5% dengan ketentuan sebagi berikut:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Contoh: Tuan Susilo sebagai WP OP memiliki omzet sebesar RP30.000.000 di bulan September 2020, maka pada tanggal 15 Oktober 2020, Tuan Susilo wajib menyetorkan PPh Final terutang sebesar Rp150.000 (Rp30.000.000 x 0,5%).

  • Untuk Wajib Pajak Badan seperti Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun.

  • Sedangkan untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas (PT), hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun.

Mengenai pajak UMKM, maka anda bisa simak UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan. Jadi, ketika anda mendaftarkan usaha anda ke KPP, anda akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dalam SKT tersebut, anda bisa melihat pajak apa saja yang harus dibayarkan. Berikut ini jenis pajak yang harus diperbatikan pelaku UMKM:

  1. PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final.
  2. PPh Pasal 21 jika anda memiliki pegawai.
  3. PPh Pasal 23 jika terdapat transaksi penjualan jasa.

Perubahan tarif UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Pembayaran dilakukan setiap bulan dengan memperhitungkan omzet yang diperoleh setiap bulan yang bersangkutan kemudian omzet itu dikalikan 0,5% untuk omzet yang diperoleh sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang. Omzet disini tidak harus sama pada setiap bulannya, karena untuk usahawan pasti ada kenaikan dan penurunan penghasilan disetiap bulannya. Untuk pembayaran ini dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Setelah melakukan pembayaran, anda melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan ini dapat dilakukan dikantor pajak ataupun melalui situs daring di pajak.go.id, masa penyampaian SPT Tahunan ini mulai dari bulan Januari hingga bulan Maret tahun berikutnya. Sebagai contoh, apabila ingin melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2020 maka dilaporkannya pada bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021.


Tagar

pph

Redaksi PajakInd

Tim Penulis di PajakInd

Artikel Terkait

e-Bupot PPh Pasal 23/26
June 25, 2021
3 mnt
© 2021, All Rights Reserved.

PajakInd

Tentang KamiUnduh Aplikasi PajakIndHubungi

Media Sosial