
Pelaku usaha sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, dan sektor lainnya di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 100 persen serta pengecualian PPh atas penghasilan dari luar Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU 6 Tahun 2026). Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 19 Agustus 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Agustus 2026.
UU 6 Tahun 2026 mengatur pembentukan dan penyelenggaraan PFII di luar Kawasan Ekonomi Khusus sebagai pelaksanaan amanat Pasal 248A ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usaha di PFII berdasarkan Pasal 7 UU 6 Tahun 2026, pelaku usaha dapat membentuk badan usaha, badan usaha berbadan hukum, perusahaan bertujuan khusus (special purpose vehicle), dana perwalian (trust), atau badan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan PFII.
Melalui Pasal 47 dan Pasal 48 UU 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan fasilitas PPh dengan membedakan jangka waktu antara kegiatan sektor inti dan sektor non-inti di PFII. Sesuai Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf c, fasilitas PPh tersebut hanya berlaku atas penghasilan yang berasal dari PFII serta bagi pelaku usaha, tenaga ahli, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kualifikasi tertentu meliputi jumlah tenaga kerja tertentu, besaran nilai investasi tertentu, dan pengeluaran minimum dalam setahun.
| Kelompok Penerima dan Kegiatan di PFII | Bentuk Entitas dan Cakupan Kegiatan | Jangka Waktu Fasilitas PPh | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|
| Kegiatan usaha sektor keuangan (sektor inti) | Perbankan, perasuransian, keuangan syariah, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, inovasi teknologi sektor keuangan, penjaminan, bursa komoditas internasional, bulion, trust, financial holding company, pasar uang dan valas, family office, serta manajemen investasi | 50 tahun | Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 48 ayat (2) huruf a |
| Investasi subjek pajak luar negeri (sektor inti) | Kegiatan investasi oleh subjek pajak luar negeri di PFII | 50 tahun | Pasal 47 huruf d dan Pasal 48 ayat (2) huruf b |
| Kegiatan usaha penunjang sektor keuangan dan sektor lainnya | Layanan akuntan publik, penilai, notaris, konsultan hukum, konsultan keuangan, manajer investasi, konsultan pajak, aktuaris, ahli syariah jasa keuangan, serta sektor transportasi, akomodasi, kesehatan, pengolahan sampah dan limbah, pariwisata, dan makanan-minuman | Kurang dari 50 tahun | Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 48 ayat (3) |
| Operasional lembaga penyelenggara PFII | Kegiatan operasional Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII (LPJK PFII) | Kurang dari 50 tahun | Pasal 47 huruf e dan Pasal 48 ayat (3) |
Pasal 49 huruf a dan huruf b, Pasal 50, Pasal 51, serta Pasal 62 UU 6 Tahun 2026 mengatur secara rinci fasilitas PPh bagi wajib pajak badan, pelaku usaha lintas batas, dan lembaga pengelola di PFII:
Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU 6 Tahun 2026, ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu fasilitas bagi sektor penunjang dan sektor lainnya, kualifikasi tertentu bagi penerima fasilitas, serta tata cara pemberian fasilitas PPh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan Dewan PFII. Demikian pula tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final 0 persen atas hibah pendanaan modal awal LP PFII diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sesuai Pasal 62 ayat (5).
Pemanfaatan pengurangan PPh Badan 100 persen dan sistem perpajakan teritorial di PFII tidak membebaskan wajib pajak dari kewajiban administrasi perpajakan. Sesuai Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 63 ayat (1) UU 6 Tahun 2026, pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, orang pribadi, badan, LP PFII, dan LPJK PFII wajib memenuhi kewajiban berikut:
Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) UU 6 Tahun 2026, apabila pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, subjek pajak luar negeri, LP PFII, atau LPJK PFII yang memperoleh fasilitas perpajakan diketahui tidak memenuhi ketentuan kelayakan fasilitas, pihak tersebut dikenai sanksi berupa pencabutan fasilitas perpajakan dan/atau kewajiban membayar kembali fasilitas perpajakan yang telah dimanfaatkan ditambah sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang tata cara pengenaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai Pasal 71 dan Pasal 72 UU 6 Tahun 2026, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan bidang terkait lainnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, sementara peraturan pelaksanaan UU 6 Tahun 2026 harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Undang-Undang diundangkan.
Wajib pajak badan dan pelaku usaha yang merencanakan kegiatan di PFII perlu menghitung dampak pajak tambahan minimum global 15 persen terhadap fasilitas pengurangan PPh Badan 100 persen, memastikan penghasilan berasal dari PFII, menyiapkan pemenuhan kualifikasi tenaga kerja, nilai investasi, dan pengeluaran minimum tahunan, serta melaksanakan kewajiban NPWP, pembukuan, SPT, dan laporan pemanfaatan fasilitas secara tertib.
