BerandaHubungiMasuk
Pengurangan PPh Badan 100% dan Pajak Minimum Global 15% di PFII

Pengurangan PPh Badan 100% dan Pajak Minimum Global 15% di PFII

Oleh PajakInd Newsroom
Diterbitkan di PPh
16 November 2026
4 menit membaca

Pelaku usaha sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, dan sektor lainnya di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 100 persen serta pengecualian PPh atas penghasilan dari luar Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU 6 Tahun 2026). Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 19 Agustus 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Agustus 2026.

UU 6 Tahun 2026 mengatur pembentukan dan penyelenggaraan PFII di luar Kawasan Ekonomi Khusus sebagai pelaksanaan amanat Pasal 248A ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usaha di PFII berdasarkan Pasal 7 UU 6 Tahun 2026, pelaku usaha dapat membentuk badan usaha, badan usaha berbadan hukum, perusahaan bertujuan khusus (special purpose vehicle), dana perwalian (trust), atau badan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan PFII.

Melalui Pasal 47 dan Pasal 48 UU 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan fasilitas PPh dengan membedakan jangka waktu antara kegiatan sektor inti dan sektor non-inti di PFII. Sesuai Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf c, fasilitas PPh tersebut hanya berlaku atas penghasilan yang berasal dari PFII serta bagi pelaku usaha, tenaga ahli, dan subjek pajak luar negeri yang memenuhi kualifikasi tertentu meliputi jumlah tenaga kerja tertentu, besaran nilai investasi tertentu, dan pengeluaran minimum dalam setahun.

Kelompok Penerima dan Kegiatan di PFIIBentuk Entitas dan Cakupan KegiatanJangka Waktu Fasilitas PPhDasar Hukum
Kegiatan usaha sektor keuangan (sektor inti)Perbankan, perasuransian, keuangan syariah, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, inovasi teknologi sektor keuangan, penjaminan, bursa komoditas internasional, bulion, trust, financial holding company, pasar uang dan valas, family office, serta manajemen investasi50 tahunPasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 48 ayat (2) huruf a
Investasi subjek pajak luar negeri (sektor inti)Kegiatan investasi oleh subjek pajak luar negeri di PFII50 tahunPasal 47 huruf d dan Pasal 48 ayat (2) huruf b
Kegiatan usaha penunjang sektor keuangan dan sektor lainnyaLayanan akuntan publik, penilai, notaris, konsultan hukum, konsultan keuangan, manajer investasi, konsultan pajak, aktuaris, ahli syariah jasa keuangan, serta sektor transportasi, akomodasi, kesehatan, pengolahan sampah dan limbah, pariwisata, dan makanan-minumanKurang dari 50 tahunPasal 5 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 48 ayat (3)
Operasional lembaga penyelenggara PFIIKegiatan operasional Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII (LPJK PFII)Kurang dari 50 tahunPasal 47 huruf e dan Pasal 48 ayat (3)

Mekanisme Pengurangan PPh Badan 100%, Pajak Minimum Global 15%, dan Sistem Teritorial

Pasal 49 huruf a dan huruf b, Pasal 50, Pasal 51, serta Pasal 62 UU 6 Tahun 2026 mengatur secara rinci fasilitas PPh bagi wajib pajak badan, pelaku usaha lintas batas, dan lembaga pengelola di PFII:

  • Pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen: Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), fasilitas pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di PFII pada sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, dan sektor lainnya, serta kepada LP PFII dan LPJK PFII atas kegiatan operasional di PFII.
  • Penerapan pajak minimum global sampai dengan 15 persen (QDMTT, IIR, dan UTPR): Pasal 51 ayat (3) menegaskan bahwa pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen tetap memperhatikan kesepakatan atau perjanjian internasional terkait perpajakan. Penjelasan Pasal 51 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila fasilitas PPh di PFII menyebabkan tarif pajak efektif pelaku usaha menjadi kurang dari 15 persen, pelaku usaha tersebut tetap dikenakan pajak minimum global melalui pengenaan pajak tambahan sampai dengan 15 persen berdasarkan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT), income inclusion rule (IIR), dan/atau undertaxed profit rule (UTPR) sesuai kebijakan pajak minimum global.
  • Pengecualian PPh atas penghasilan dari luar Indonesia (territorial income system): Sesuai Pasal 50 dan Penjelasan Pasal 50, meskipun sistem perpajakan umum Indonesia menganut pengenaan PPh atas penghasilan dari dalam maupun luar Indonesia (worldwide income system), UU 6 Tahun 2026 memberikan pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia bagi pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan berkewarganegaraan asing di PFII sehingga pengenaan PPh hanya berlaku atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia (territorial income system).
  • PPh bersifat final 0 persen atas hibah pendanaan modal awal LP PFII: Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) sampai dengan ayat (5), penghasilan dari pengalihan harta berupa hibah yang diterima oleh pihak pengalih maupun penerimaan harta hibahan oleh LP PFII dalam rangka pendanaan modal awal LP PFII dikenai PPh bersifat final dengan tarif 0 persen. Dasar pengenaan pajak atas PPh final tersebut menggunakan nilai buku fiskal sesuai pembukuan pihak yang mengalihkan harta dan terutang pada saat terjadinya pengalihan harta.

Syarat Kualifikasi, Kewajiban Administrasi Pajak, dan Sanksi Pencabutan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU 6 Tahun 2026, ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu fasilitas bagi sektor penunjang dan sektor lainnya, kualifikasi tertentu bagi penerima fasilitas, serta tata cara pemberian fasilitas PPh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan Dewan PFII. Demikian pula tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final 0 persen atas hibah pendanaan modal awal LP PFII diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sesuai Pasal 62 ayat (5).

Pemanfaatan pengurangan PPh Badan 100 persen dan sistem perpajakan teritorial di PFII tidak membebaskan wajib pajak dari kewajiban administrasi perpajakan. Sesuai Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 63 ayat (1) UU 6 Tahun 2026, pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, orang pribadi, badan, LP PFII, dan LPJK PFII wajib memenuhi kewajiban berikut:

  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
  3. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
  4. menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak;
  5. menyampaikan laporan pemanfaatan fasilitas perpajakan dan kepabeanan; dan
  6. melaksanakan kewajiban perpajakan serta kepabeanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) UU 6 Tahun 2026, apabila pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, subjek pajak luar negeri, LP PFII, atau LPJK PFII yang memperoleh fasilitas perpajakan diketahui tidak memenuhi ketentuan kelayakan fasilitas, pihak tersebut dikenai sanksi berupa pencabutan fasilitas perpajakan dan/atau kewajiban membayar kembali fasilitas perpajakan yang telah dimanfaatkan ditambah sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang tata cara pengenaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai Pasal 71 dan Pasal 72 UU 6 Tahun 2026, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan bidang terkait lainnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, sementara peraturan pelaksanaan UU 6 Tahun 2026 harus ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Undang-Undang diundangkan.

Wajib pajak badan dan pelaku usaha yang merencanakan kegiatan di PFII perlu menghitung dampak pajak tambahan minimum global 15 persen terhadap fasilitas pengurangan PPh Badan 100 persen, memastikan penghasilan berasal dari PFII, menyiapkan pemenuhan kualifikasi tenaga kerja, nilai investasi, dan pengeluaran minimum tahunan, serta melaksanakan kewajiban NPWP, pembukuan, SPT, dan laporan pemanfaatan fasilitas secara tertib.


Tagar

pfii

Bagikan

PajakInd Newsroom

Berfokus pada pemberitaan regulasi pajak dan analisis kebijakan.

Artikel Terkait

Pajak Pengemudi Ojek Online Sebagai Mitra, Bukan Karyawan
Pajak Pengemudi Ojek Online Sebagai Mitra, Bukan Karyawan
30 Oktober 2026
1 mnt

Topik

Coretaxe-Fakture-MeteraiSPTPPhPPNNPWPPeraturan

Media Sosial