BerandaPenulisHubungiMasuk
Memahami PPh 23

Memahami PPh 23

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di PPh
18 January 2021
3 menit membaca

PPh Pasal 23 adalah Peraturan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh 21.

Umumnya, PPh 23 terjadi saat adanya transaksi antara 2 pihak. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak yang menerima penghasilan/penjual/pemberi jasa yang dikenakan PPh pasal 23, dan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong atau melaporkan PPh 23.

Bukti potong sangat diperlukan dalam hal ini, dikarenakan bukti potong itu sebagai tanda bahwa PPh 23 telah dipotong. Pelaporan PPh 23 ini dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh 23. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan, yaitu:

Tarif dan Objek PPh 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada 2 jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah tarif dan objek PPh Pasal 23:

  1. Tarif 15 % dari jumlah bruto atas:
  • Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
  1. Tarif 2 % tarif dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan.

  2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi dan jasa konsultan.

  3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2015.

  4. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 23.

  5. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek padak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai ketidakseimbangan dengan pekerjaan yang berdasarkan Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang/materi (dibuktikan dengan faktur pembelian).
  • Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya berdasarkan pihak ketiga (dibuktikan dengan tagihan pihak ketiga yang menyatakan tertulis).
  • Pembayaran biaya penggantian (reimbursement).

Jenis Objek PPh 23

Ada 62 jenis objek PPh 23 yang dapat dilihat dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Yaitu antara lain, diantaranya adalah:

  1. Penilai (appraisal)
  2. Aktuaris
  3. Akuntansi, Pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
  4. Hukum
  5. Arsitektur
  6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape
  7. Perancang (design)
  8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
  9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
  10. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara

Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23

Pihak pemotong PPh pasal 23 yaitu:

  1. Badan pemerintah
  2. Subjek pajak badan dalam negeri
  3. Penyelenggara kegiatan
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk
  7. Direktur Jenderal Pajak.

Penerima tahap yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu:

  1. Wajib Pajak dalam negeri
  2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pengecualian PPh 23 (Pemotongan yang dikecualikan) yaitu:

  1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada Bank
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengam hak opsi
  3. Dividen atau sebagian laba yang didirikan atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri koperasi, BUMN / BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat:
  • Dividen berasal dari cadangan laba
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN / BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
  • Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang terindeks oleh koperasi kepada anggotanya
  • Penghasilan yang terutang atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan.

Tagar

pph

Redaksi PajakInd

Tim Penulis di PajakInd

Artikel Terkait

Bedah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Klaster PPh
Bedah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Klaster PPh
06 December 2021
2 mnt
© 2021, PT Solusi Anak Negeri.

PajakInd

Unduh Aplikasi PajakIndInformasi Tax Amnesty Kedua

Media Sosial