Wajib Pajak dengan status Non-Efektif tidak diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang dalam perpajakan. Lain halnya dengan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketentuan penghapusan NPWP telah lama diatur dalam Pasal 2 ayat (6) UU Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU nomor 7 tahun 2021. Dalam praktiknya, status Non-Efektif merupakan pernyataan status Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, berbeda dengan penghapusan NPWP dimana hal tersebut dapat dimohonkan apabila Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi Wajib Pajak Non Efektif sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 40 PER-40/PJ/02020 yang berbunyi, Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP. Dari dua pengertian di atas, Wajib Pajak Non-Efektif dan Wajib yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP sama-sama tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, namun Wajib Pajak Non-Efektif masih dapat melanjutkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dengan permohonan pencabutan status Wajib Pajak dibandingkan dengan penghapusan NPWP yang bersifat tetap dan irreversible.

Apabila demikian, apakah semua Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif diajukan permohonan status Non-Efektif. Perlu diperhatikan kriteria dan implikasi dari pemilihan kedua hal tersebut.

Penghapusan NPWP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) UU PPh dilakukan apabila, meliputi di antaranya:

• diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
• Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
• Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Sedangkan penetapan WP Non-Efektif dilakukan atas WP yang memenuhi kriteria, meliputi di antaranya:

• Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
• Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP;
• Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
• Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
• Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;
• Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
• Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).

Prosedur penghapusan NPWP harus melalui tahapan pemeriksaan rutin untuk menentukan apakah masih terdapat kewajiban Wajib Pajak atas pajak yang masih harus dibayar sedangkan prosedur pengajuan Wajib Pajak Non-Efektif tidak dilakukan pemeriksaan. Penghapusan NPWP bersifat permanen dan tidak dapat dicabut atau dikembalikan seperti semula sehingga bagi Wajib Pajak yang NPWP telah dihapus harus mendaftarkan diri lagi untuk memperoleh NPWP. Sedangkan pengajuan status Non-Efektif bersifat sementara dan dapat dikembalikan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam segi prosedur dan jangka waktu, permohonan status Non-Efektif lebih sederhana dan singkat, dalam waktu 5 hari kerja dibandingkan jangka waktu penghapusan NPWP yang memakan waktu 6 sampai dengan 12 bulan.

Wajib Pajak harus cermat memperhatikan apakah NPWP Orang Pribadi atau Badan yang dimiliki harus diajukan status Non-Efektif atau memang sudah saatnya dilakukan penghapusan NPWP. Apabila Anda memerlukan bantuan dalam menentukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, konsultasikan kepada konsultan pajak yang andal dan terpercaya kami di PajakInd. (rec)