BerandaPenulisHubungiMasuk
Apa itu SP2DK? dan bagaimana cara menghadapi SP2DK? Simak penjelasannya!

Apa itu SP2DK? dan bagaimana cara menghadapi SP2DK? Simak penjelasannya!

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di Peraturan
18 October 2021
2 menit membaca

SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Pajak atau audit bisa juga dilakukan karena sebagai berikut:

• SPT LB (Lebih Bayar) mungkin ketika SPT LB di badan, PPh 21 ataupun PPN dan lain sebagainya. • SPT terlambat atau mungkin belum tersampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. • SPT rugi, ketika Surat Pemberitahuan badan rugi misalnya. • Penutupan Perusahaan. • Tidak tertib dalam pelaporan pajak hingga pengajuan restitusi perusahaan. • Sebab dan faktor lainnya.

Proses Penerbitan SP2DK

Adapun 5 tahapan atas permintaan penjelasan data dan/atau keterangan untuk ditertibkannya SP2DK, sebagai berikut:

  1. Tahap persiapan Pada tahap pertama, KPP akan mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak atau menyampaikannya secara langsung melalui kunjungan (visit). Jika SP2DK dikirim, maka surat akan dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau bahkan melalui faksimili. Tanggal yang berlaku sesuai dengan tanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman, atau tanggal faksimili. Kemudian KPP memberikan kesempatan pada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapannya paling lama 14 hari setelah tanggal yang tercantum atau kunjungan (visit).

  2. Tahap Tanggapan Wajib Pajak Wajib pajak diberikan dua pilihan dalam memberikan tanggapan, yaitu secara langsung atau tertulis. Namun, jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan selama waktu yang diberikan, KPP bisa melakukan tiga hal ini: memberikan perpanjangan waktu selama 14 hari, melakukan kunjungan kepada wajib pajak, atau melakukan verifikasi, pemeriksaan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Tahap Penelitian dan Analisis Kebenaran atas Tanggapan Wajib Pajak Pada tahapan ini, account representative atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh dari wajib pajak. Data dan/atau keterangan ini diolah berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut yang dituangkan dalam LHP2DK.

Penelitian dan analisis ini dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur data dan/atau keterangan yang dimiliki oleh DJP, yang disampaikan oleh wajib pajak beserta bukti atau dokumen pendukung, dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Jika hasil penelitian dan analisis belum dapat menyimpulkan kebenaran data dan/atau keterangan, maka KPP berwenang meminta kembali penjelasan dalam jangka waktu 14 hari.

  1. Tahap Rekomendasi dan Tindak Lanjut KPP memiliki wewenang untuk menentukan keputusan atau tindakan berdasarkan simpulan yang diperoleh dari data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, di antaranya wajib pajak bersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulan paling lama 14 hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan atas data dan/atau keterangan berakhir.

  2. Tahap Pengadministrasian Kegiatan Permintaan Penjelasan Account representative atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan harus membuat dokumentasi yang mencakup SP2DK, LHP2DK, BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan, BA Penolakan Permintaan Penjelasan, dan/atau BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan. LHP2DK dibuat paling lama 7 hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak.

Strategi Umum menanggapi SP2DK

• Menanggapi SP2DK dengan data yang reliable terkait isu yang muncul. • Memperjuangkan hak Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Meningkatkan compiliance (ekualisasi) & disclosure (transparansi) • Meningkatkan awareness tax digitalization. • Meningkatkan Tax knowladge melalui training. • Penerapan Tax Manual (updated) agar terdapat keseragaman. • Menjaga komunikasi yang baik dengan DJP.

Sebagai Wajib Pajak yang baik sudah seharusnya kita melakukan proses hitung, setor, dan lapor secara mandiri dengan jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, apabila terjadi kelalaian janganlah panik jika Anda menerima SP2DK. Surat ini meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Dengan begitu, bisa dilakukan pembetulan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.


Tagar

sp2dk

Redaksi PajakInd

Tim Penulis di PajakInd

Artikel Terkait

Perubahan Undang-Undang KUP No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Perubahan Undang-Undang KUP No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
05 July 2021
3 mnt
© 2021, PT Solusi Anak Negeri.

PajakInd

Unduh Aplikasi PajakIndInformasi Tax Amnesty Kedua

Media Sosial