BerandaPenulisHubungiMasuk
Bagaimana sih sebenarnya perlakuan pajak bagi UMKM khususnya setelah berlakunya UU CIPTAKER dan UU HPP? Yuk simak penjelasannya! (Part 1)

Bagaimana sih sebenarnya perlakuan pajak bagi UMKM khususnya setelah berlakunya UU CIPTAKER dan UU HPP? Yuk simak penjelasannya! (Part 1)

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di PPh
23 January 2023
1 menit membaca

Perseroan Perseorangan (satu orang WNI) adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berikut beberapa kriteria usaha yang mendapatkan fasilitas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 :

  • Kriteria Mikro berarti usaha perorangan yang memiliki modal ≤Rp 1 M dengan omzet Rp 2 M
  • sedangkan Kecil berarti usaha perorangan yang memiliki modal ≤Rp 5 M dengan omzet Rp 2 M s.d Rp 1,5 M

Perbandingan Perseroan Perorangan

Perbedaan Usaha Dagang (UD), CV dan PT

Usaha Dagang, CVPT
Tanggung jawab menyatu ke individu (Finansial, Hukum)Pemisahan tanggung jawab (Finansial, Hukum)
Nama Badan usaha tidak terdaftar di Kemenkumham (Bisa sama dengan nama lain)Nama usaha terdaftar di Kemenkumham dan hanya ada satu nama PT (Tidak boleh sama)
Kepemilikan tidak berupa sahamBukti kepemilikan adalah saham

Perbedaan PT Persekutuan Modal dan PT Perseorangan

PT Persekutuan ModalPT Perseorangan
Badan HukumBadan Hukum
Modal dasar ditentukan pemegang sahamModal dasar ditentukan oleh Pendiri PT (Sesuai kriteria UMKM
Didirikan oleh 2 orang atau lebihDidirikan oleh 1 orang
Berdasarkan Akta Pendirian (Notaris) dan SK Menteri Hukum dan HAMBerdasarkan Surat Pernyataan Pendirian (Menteri Hukum dan HAM)
Tidak perlu membuat dan melaporkan Laporan Keuangan kepada MenteriWajib membuat dan melaporkan Laporan Keuangan yang paling lama 6 bulan setelah akhir periode berjalan dan melaporkannya kepada Menteri

PP 23/2018 sendiri diterbitkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kesempatan berkontribusi bagi negara, dan menambah pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat

Tarif Pajak UMKM

  1. Orang Pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 Milyar/Tahun memiliki tarif 0,5% dengan jangka waktu 7 tahun
  2. Badan Usaha berbentuk PT dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 Milyar/Tahun memiliki tarif 0,5% dengan jangka waktu 3 tahun, sedangkan badan usaha berbentuk CV, Firma, & Koperasi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.8 Milyar/Tahun memiliki tarif 0,5% dengan jangka waktu 4 tahun.

Tarif tersebut berlaku terhitung mulai dari perusahaan tersebut beroperasi

Nah, gimana PajakInders? Sudah jelas bukan penjelasannya sampai sini, jangan lupa lanjutkan di Seri ke 2 ya.


Tagar

pph

Redaksi PajakInd

Tim Penulis di PajakInd

Artikel Terkait

Natura/Kenikmatan dalam Aspek Perpajakan Pasca UU HPP
Natura/Kenikmatan dalam Aspek Perpajakan Pasca UU HPP
09 January 2023
2 mnt

PajakInd

Unduh Aplikasi PajakIndInformasi Tax Amnesty Kedua

Media Sosial