Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah dalam menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya terkait tekanan tarif dari Amerika Serikat, serta langkah antisipatif melalui paket stimulus domestik. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan.

Dalam keterangannya, Menkeu Purbaya menyoroti adanya perang dagang yang cukup agresif yang dimulai dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung pada sektor manufaktur padat karya di tanah air. Terdapat lima komoditas ekspor utama ke AS yang terdampak, mulai dari kode HS 85 hingga perlengkapan mesin.

Meski demikian, Menkeu menegaskan bahwa produk Indonesia masih memiliki daya saing di pasar global. Pemerintah terus melakukan kebijakan strategis agar barang-barang ekspor Indonesia tetap kompetitif di pasar luar negeri di tengah tantangan tersebut.

Sebagai respons terhadap tekanan global dan untuk menjaga momentum ekonomi dalam negeri, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus berbasis konsumsi domestik. Fokus utama stimulus ini adalah peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial.

Menkeu merinci beberapa bentuk insentif yang diberikan, antara lain kelanjutan diskon transportasi, potongan tarif tol untuk sekitar 110 ribu pengendara, serta penebalan bantuan sosial (bansos). Penebalan bansos ini disalurkan melalui kartu sembako dan bantuan pangan yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Dukungan lain berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen juga diberikan bagi pekerja di sektor padat karya.

Terkait strategi negosiasi dagang Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump, Menkeu Purbaya menilai langkah penundaan tarif selama 90 hari memberikan ruang napas bagi pasar. Menurutnya, kepanikan awal pasar yang memprediksi ekonomi akan kacau balau tidak sepenuhnya terbukti. Langkah tersebut dilihat sebagai strategi negosiasi AS untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dalam perdagangan internasional, yang dinilai lebih baik dibandingkan pendekatan konfrontatif seperti kasus Venezuela.