Pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan, dan investor asing di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pembebasan bea masuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU 6 Tahun 2026). Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada 19 Agustus 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta mulai berlaku pada 19 Agustus 2026.

UU 6 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan PFII pada wilayah di luar Kawasan Ekonomi Khusus untuk menarik lembaga keuangan global, pengelola aset dan kekayaan seperti family office dan treasury center, serta penyedia jasa profesional. Peraturan yang mulai berlaku sejak 19 Agustus 2026 ini melaksanakan amanat Pasal 248A ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Melalui Pasal 47 dan Pasal 48 UU 6 Tahun 2026, pemerintah memberikan fasilitas PPh kepada pelaku usaha sektor keuangan, pelaku usaha penunjang sektor keuangan (termasuk akuntan publik, konsultan pajak, dan konsultan hukum), pelaku usaha sektor lainnya, tenaga ahli sektor keuangan berkriteria tertentu, hakim ad hoc berkewarganegaraan asing, subjek pajak luar negeri yang berinvestasi di PFII, serta Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII (LPJK PFII). Fasilitas PPh ini hanya berlaku atas penghasilan yang berasal dari PFII dan bagi pihak yang memenuhi kualifikasi jumlah tenaga kerja, nilai investasi, serta pengeluaran tahunan minimum.

Rincian Fasilitas PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Masuk di PFII

Pasal 50 hingga Pasal 54 UU 6 Tahun 2026 menetapkan lima bentuk fasilitas PPh bagi kegiatan usaha, pengelolaan kekayaan, dan investasi di PFII:

• Pengecualian PPh atas penghasilan luar Indonesia (territorial income system): Pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan berkewarganegaraan asing di PFII dikecualikan dari pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar Indonesia.
• Pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen: Pelaku usaha sektor keuangan, penunjang keuangan, dan sektor lainnya, serta LP PFII dan LPJK PFII memperoleh pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen. Sesuai Pasal 51 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (3), fasilitas ini tetap memperhatikan perjanjian perpajakan internasional; apabila fasilitas menyebabkan tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, pelaku usaha tetap dikenai pajak tambahan minimum global sampai 15 persen melalui mekanisme qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT), income inclusion rule (IIR), dan/atau undertaxed profit rule (UTPR).
• PPh bersifat final sebesar 0 persen: Tenaga ahli sektor keuangan (warga negara asing maupun warga negara Indonesia berkriteria tertentu) serta hakim ad hoc berkewarganegaraan asing memperoleh PPh final 0 persen untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak mulai bekerja atau mengadili di PFII. Selain itu, Pasal 62 memberikan PPh final 0 persen atas hibah penyertaan modal awal pembentukan LP PFII.
• Pengecualian sebagai subjek pajak dalam negeri: Warga negara asing yang terdaftar pada family office di PFII dan memegang izin tinggal golden visa di PFII dikecualikan sebagai subjek pajak dalam negeri, sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha aktif atau pekerjaan di PFII maupun di wilayah Indonesia di luar PFII.
• Pembebasan pemotongan dan pemungutan PPh: Subjek pajak luar negeri yang berinvestasi di PFII dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilan investasi di PFII berupa bunga, dividen, diskonto, penghasilan dari pengalihan harta, dan penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Pembebasan pemotongan dan pemungutan PPh juga berlaku atas pembelian barang sangat mewah berupa hunian di PFII oleh pihak yang berusaha, bertugas, berkedudukan, atau bertempat tinggal di PFII.

Selain PPh, Pasal 56 sampai dengan Pasal 61 UU 6 Tahun 2026 mengatur fasilitas pajak tidak langsung, kepabeanan, dan warisan di PFII:

• PPN tidak dipungut: Berlaku atas perolehan bangunan yang belum pernah diserahterimakan atau digunakan di PFII, jasa sewa bangunan atau properti di PFII, jasa konstruksi pembangunan infrastruktur PFII oleh pihak yang ditunjuk LP PFII, serta impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan PFII.
• Pengecualian PPnBM: Berlaku atas penyerahan hunian mewah di PFII kepada pelaku usaha, tenaga ahli, hakim ad hoc, subjek pajak luar negeri yang terdaftar di family office dan memegang golden visa, pegawai LP PFII dan LPJK PFII, serta pejabat dan anggota Dewan PFII.
• Pembebasan bea masuk: Berlaku atas impor barang untuk pembangunan dan pengembangan PFII yang tercantum dalam daftar barang ketetapan Dewan PFII.
• Perlakuan pajak warisan: Ketentuan perpajakan atas warisan tidak berlaku di PFII dengan syarat harta warisan terdaftar pada family office di PFII dan pewaris merupakan warga negara asing yang terdaftar pada family office di PFII.

Kewajiban Administrasi Perpajakan, Batasan Transaksi, dan Sanksi

Pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di PFII tetap disertai batasan operasional dan kewajiban kepatuhan pajak. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 68 UU 6 Tahun 2026, izin usaha dari lembaga PFII tidak memberikan kewenangan untuk beroperasi di luar wilayah PFII di Indonesia. Pelaku usaha sektor keuangan di PFII dilarang menghimpun dana masyarakat dari luar PFII di Indonesia, membuka rekening rupiah kecuali diatur oleh Dewan PFII, menjual produk keuangan ke luar PFII di Indonesia tanpa persetujuan otoritas berwenang, atau menyalurkan pinjaman ke luar PFII di Indonesia kecuali pinjaman valuta asing kepada badan usaha berkriteria dan berbatas minimum tertentu. Seluruh transaksi di PFII wajib menggunakan valuta asing, kecuali kegiatan operasional pendukung seperti pembayaran gaji dan konsumsi harian yang menggunakan rupiah.

Sesuai Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 69 ayat (4) UU 6 Tahun 2026, wajib pajak penerima fasilitas harus mematuhi ketentuan berikut:

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan serta melakukan pemotongan dan pemungutan pajak;
3. menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta laporan pemanfaatan fasilitas perpajakan dan kepabeanan; dan
4. mematuhi ketentuan transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership) serta pemberian akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Apabila penerima fasilitas tidak memenuhi ketentuan kelayakan atau kewajiban perpajakan dan kepabeanan tersebut, fasilitas yang telah diberikan dicabut dan penerima fasilitas wajib membayar kembali pajak atau bea masuk yang telah dimanfaatkan serta dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 71 dan Pasal 72 UU 6 Tahun 2026, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan bidang terkait lainnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, sedangkan peraturan pelaksanaan UU 6 Tahun 2026 wajib ditetapkan paling lama enam bulan terhitung sejak Undang-Undang diundangkan.

Pelaku usaha, tenaga ahli, dan investor yang memanfaatkan fasilitas perpajakan serta kepabeanan di PFII wajib memenuhi syarat penghasilan yang berasal dari PFII, menjaga kualifikasi usaha, memiliki NPWP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, serta menyampaikan SPT dan laporan pemanfaatan fasilitas secara tertib.