BerandaHubungiMasuk
Impor Bebas PPN? Simak Ulasannya!

Impor Bebas PPN? Simak Ulasannya!

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di PPN
August 07, 2023
2 menit membaca

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memberikan kebijakan melalui penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean.

Dengan berlakunya UU-7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU-HPP), terdapat beberapa perubahan terkait pengaturan objek pajak, nonobjek pajak, serta pemberian kemudahan dibidang perpajakan dalam UU PPN, sehingga perlu dilakukan penyesuian pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPnBM. Hal ini juga berkaitan dengan pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam PP-146/2000 s.t.d.d. PP-38/2003, PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020, PP-40/2015 s.t.d.d. PP-58/2021, dan PP-50/2019 belum menyesuaikan pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN atau PPn dan PPnBM dan penyederhanaan regulasi sehingga perlu diganti, juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B UU PPN s.t.d.d. UU HPP.

Pemberian kemudahan perpajakan atas Barang dan Jasa yang semua Non-BKP dan Non-JKP menjadi BKP tertentu dan JKP tertentu.

PPN Dibebaskan:

  • Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
  • Gula konsumsi berasal dari tebu tanpa bahan perasa atau pewarna.
  • Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
  • Minyak mentah bukan logam dan batuan tertentu, bijih mineral.

PPN Tidak Dipungut:

  • Emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara.

Dalam PP-49/2022 memuat XI BAB beserta dengan lampiran Huruf A dan B, dengan rincian sebagai berikut:

  1. BAB I menjelaskan lebih rinci terkait ketentuan umum dari definisi dan lingkup pengaturan
  2. BAB II menjelaskan terkait Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu dan JKP Tertentu Dibebaskan dari Pengenaan PPN, di mana isinya adalah terkait Vaksin Polio, Buku & Kitab Suci, Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Ibadah.
  3. BAB III menjelaskan terkait Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Bersifat Strategis Dibebaskan dari Pengenaan PPN yaitu, Mesin Peralatan, Produk Perikanan, Senjata Amunisi, dan Barang Kebutuhan Pokok.
  4. BAB IV menjelaskan terkait Penyerahan dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu Bersifat Strategis Dibebaskan dari Pengenaan PPN yaitu, Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, Pendidikan, Keuangan, dan Angkutan Umum.
  5. BAB V menjelaskan terkait Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu Bersifat Strategis Penyerahan dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu Bersifat Strategis Tidak Dipungut PPN yaitu, Alat Angkutan, Emas Batangan selain untuk Kepentingan Cadangan Devisa Negara.
  6. BAB VI menjelaskan terkait Impor BKP yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk Tidak Dipungut PPN yaitu, Barang Penyandang Disabilitas, Barang Penelitian, dan Barang Pribadi Penumpang.
  7. BAB VII menjelaskan terkait Pengkreditan Pajak Masukan, PM (Pajak Masukan) berkenaaan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. PM berkenaan dengan penyerahan yang tidak dipungut PPN, dapat dikreditkan.
  8. BAB VII menjelaskan terkait Evaluasi atas pemberian kemudahan di bidang PPN & PPnBM dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian & dampaknya terhadap penerimaan negara.

BAB XI dan BAB X menjelaskan terkait Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan. Peraturan ini berlaku mulai 12 Desember 2022.


Tagar

ppn

Bagikan

Redaksi PajakInd

Tim Penulis di PajakInd

Artikel Terkait

Tata Cara Mengajukan Restitusi PPN Prosedur Biasa
Tata Cara Mengajukan Restitusi PPN Prosedur Biasa
December 29, 2023
1 mnt

PajakInd

Tentang PajakIndLayanan Pelanggan

Media Sosial