Pemerintah kembali memberikan insentif fiskal untuk meringankan beban masyarakat saat mudik Lebaran 2026. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026 yang berlaku mulai 6 Februari 2026, pemerintah resmi menanggung 100% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Apa Itu PPN DTP?

PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah mekanisme insentif fiskal di mana beban PPN yang seharusnya dibayar konsumen diambil alih oleh negara melalui APBN. Berbeda dengan pembebasan PPN, dalam skema DTP pajak tetap terutang secara hukum, namun pemerintah yang melunasinya sebagai bentuk subsidi pajak. Maskapai selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap wajib memungut dan melaporkan PPN, hanya saja bebannya tidak diteruskan ke harga tiket penumpang.

Ketentuan Utama

Insentif ini berlaku untuk tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua komponen dalam transaksi pembelian tiket otomatis mendapatkan fasilitas ini. Sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran PMK No. 4 Tahun 2026, apabila seorang penumpang membeli tiket yang di dalamnya sekaligus mencakup biaya bagasi tambahan (extra baggage) atau pemilihan kursi (seat selection), maka PPN atas kedua layanan tersebut tidak ditanggung pemerintah. PPN atas bagasi tambahan dan pemilihan kursi tetap dipungut kepada penumpang sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, fasilitas PPN DTP hanya melekat pada komponen tarif dasar dan fuel surcharge, bukan pada keseluruhan nilai transaksi yang tertera dalam tiket. Adapun periode yang ditetapkan adalah:

• Pembelian tiket: 10 Februari – 29 Maret 2026
• Periode penerbangan: 14 Maret – 29 Maret 2026

Kewajiban Perpajakan Maskapai

Meski PPN ditanggung pemerintah, maskapai tetap diwajibkan untuk menerbitkan Faktur Pajak, melaporkan SPT Masa PPN, serta menyampaikan daftar rincian transaksi secara elektronik kepada DJP paling lambat 31 Mei 2026. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur dan maskapai berisiko menanggung sendiri beban pajak tersebut.

Dampak Bagi Penumpang

Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11%, harga tiket pesawat diproyeksikan turun secara riil 17-18% dibandingkan dengan harga normal. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus transportasi mudik 2026 yang mencakup diskon airport tax 50%, keringanan pajak avtur, diskon tiket kereta, tol, dan kapal laut, dengan total anggaran sekitar Rp13 triliun.

Kesimpulan

PPN DTP tiket pesawat mudik Lebaran 2026 adalah bukti nyata penggunaan instrumen pajak untuk tujuan sosial dan ekonomi. Agar manfaat optimal, masyarakat disarankan membeli tiket kelas ekonomi domestik dalam periode yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan penurunan harga benar-benar tercermin dalam struk pembelian.

(D.G)