Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku merupakan aspek penting dalam pengelolaan administrasi keuangan perusahaan. Untuk menjaga kepatuhan dan transparansi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan aturan melalui PER-8/PJ/2025 tentang Tata Cara Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku.
Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak sekaligus mendukung sistem administrasi pajak berbasis teknologi (Coretax) agar lebih modern, efektif, dan akuntabel.
Jika ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan
Jika DJP tidak merespons hingga batas waktu, permohonan dianggap disetujui otomatis (fiktif positif) dan surat persetujuan wajib terbit dalam 5 hari kerja setelahnya
Wajib Pajak yang ingin mengajukan perubahan kedua kali atau lebih wajib telah menggunakan metode/tahun buku tersebut secara konsisten minimal 5 tahun pajak sebelumnya. Ketentuan ini untuk mencegah perubahan yang terlalu sering dan tanpa alasan kuat.
Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku adalah hak Wajib Pajak, namun harus memenuhi seluruh ketentuan agar tidak menimbulkan risiko perpajakan. Melalui PER-8/PJ/2025, DJP memberikan kejelasan prosedur sekaligus memfasilitasi proses digital via Coretax.
Tips: Siapkan dokumen secara lengkap, pahami tiap tahapan, dan jalankan prinsip taat asas agar pengajuan berjalan lancar sesuai aturan.