Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan keseriusan penuh dalam mengikis celah penyimpangan layanan. Melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan, DJP meluncurkan reformasi total yang bertujuan utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan setiap wajib pajak diperlakukan sesuai standar.

Peraturan ini bukan sekadar penambahan prosedur, melainkan perombakan filosofi penanganan keluhan. PER-21/PJ/2025 secara strategis dirancang untuk mencegah praktik layanan yang tidak sesuai standar dan memastikan setiap keluhan masyarakat dapat ditangani secara akuntabel dan cepat.

Validasi Saluran Resmi yang Mutlak

Penekanan pada saluran resmi (aplikasi elektronik, surat tertulis, atau secara langsung) kini menjadi aturan yang mutlak. Tujuannya adalah memastikan setiap laporan memiliki audit trail yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membatasi aduan pada kanal-kanal resmi, DJP berupaya keras mengeliminasi noise dari laporan fiktif atau tidak berdasar, sehingga sumber daya investigasi bisa sepenuhnya difokuskan pada kasus-kasus valid.

Akuntabilitas Identitas Pelapor

Meskipun prinsip kerahasiaan bagi whistleblower tetap dijunjung tinggi, peraturan ini menetapkan bahwa aduan, khususnya yang terkait dugaan pelanggaran etik harus memuat data pendukung minimum, seperti waktu dan tempat kejadian terperinci, atau identitas yang valid. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas. Tujuannya adalah mempermudah klarifikasi dan mencegah sistem pengaduan digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaan atau menyebarkan fitnah.

Klasifikasi Laporan dan Prioritas Cepat

DJP kini memiliki sistem klasifikasi yang membagi laporan berdasarkan urgensi dan tingkat keparahan. Laporan yang menyentuh dugaan korupsi atau pelanggaran etik berat akan langsung di fast-tracked dan diurus oleh unit kepatuhan internal. Skala prioritas ini menjamin bahwa kasus yang berpotensi merusak reputasi lembaga ditangani tanpa penundaan dan dengan kecepatan maksimal.

Kewajiban Batas Waktu Respons Jelas

Ini mungkin aspek yang paling dinantikan publik. PER-21/PJ/2025 secara eksplisit mencantumkan standar waktu maksimal yang wajib dipenuhi oleh unit kerja untuk menindaklanjuti dan memberikan update status kepada pelapor. Adanya batas waktu ini adalah jaminan konkret bahwa setiap aduan akan diurus, tidak akan diabaikan, dan tidak dibiarkan mengendap di meja petugas.

Dengan diimplementasikannya PER-21/PJ/2025, DJP mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka serius dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang bersih. Kebijakan ini secara langsung memberdayakan wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pengawasan, memastikan mereka menerima pelayanan sesuai standar tanpa penyimpangan.

(D.G)