Kementerian Keuangan Indonesia telah menerbitkan PMK No. 81 Tahun 2024 sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax. Peraturan ini memperkenalkan berbagai perubahan, termasuk tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) serta aturan pelaporan pajak, yang tertuang dalam beberapa pasal utama.
Pasal 94 Ayat (2) mengatur bahwa kewajiban pembayaran dan penyetoran pajak yang sebelumnya memiliki tanggal jatuh tempo bervariasi kini diseragamkan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini menggantikan aturan sebelumnya, seperti PPh Pasal 23 yang jatuh tempo pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pajak-pajak yang dimaksud antara lain:
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pasal 15
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 25
Pasal 26
PPh minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean
Pasal 465 menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik atau manual, tata cara penyampaian dokumen, serta saluran yang digunakan. Ketentuan ini meliputi:
Tindak lanjut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
Penerbitan keputusan dalam bentuk elektronik
Kondisi kahar
Petunjuk teknis mengenai pendaftaran WP, pelaporan usaha, penetapan PKP, serta berbagai aspek terkait lainnya termasuk pengecualian pembayaran pajak dan prosedur pemungutan PPh Pasal 22