Kebijakan transfer pricing di Indonesia mulai memasuki era baru dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut PMK-172). PMK ini mulai berlaku dalam pembuatan Dokumen Transfer Pricing Tahun Pajak 2024 dan mencabut tiga peraturan terdahulunya, yaitu:

1. PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya (selanjutnya disebut PMK-213);

2. PMK No. 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama; dan

3. PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Salah satu poin perubahannya adalah terkait perluasan konsep Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU). Berdasarkan PMK-213, konsep PKKU mencakup transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki hubungan Istimewa karena adanya kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, dan hubungan keluarga sedarah atau semenda. Sementara itu, dalam PMK-172 konsep PKKU diperluas dengan adanya klausul transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa.

Berikut ini perbandingan kriteria hubungan Istimewa berdasarkan PMK-213 dan PMK-172.

PMK-213

PMK-172

Berdasarkan tabel di atas, PMK-172 memperluas konsep PKKU yang memungkinkan transaksi dengan pihak independen dikategorikan sebagai transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan Istimewa ketika pihak afiliasi dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

Misalnya, PT A merupakan pihak afiliasi dari PT B. Kemudian PT B melakukan transaksi dengan PT X terkait pengadaan bahan baku produksi. PT X bukan merupakan pihak afiliasi dari PT B dan tidak memenuhi kriteria sebagai pihak afiliasi berdasarkan kriteria kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, maupun hubungan keluarga sedara atau semenda. Namun, transaksi antara PT B dan PT X ditentukan oleh PT A termasuk penunjukan PT X sebagai vendor pengadaan bahan baku produksi dan harga transaksinya.

Dalam hal ini, transaksi antara PT B dan PT X dapat dianggap sebagai transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa berdasarkan ketentuan dalam PMK-172 yang telah dijelaskan di atas.

(A.H.F)